Fraksi PKS Soroti Penurunan Pendapatan dan Belanja Modal dalam Perubahan APBD Nunukan 2026
NUNUKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan memberikan sejumlah catatan terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum Fraksi PKS tersebut disampaikan Anggota Fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan, dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Jumat (25/9/2026).
Said Hasan mengatakan, Fraksi PKS mencermati adanya penurunan pendapatan daerah dari Rp1,830 triliun menjadi Rp1,769 triliun atau berkurang sekitar Rp61,132 miliar.
Selain itu, Fraksi PKS mencatat belanja modal juga mengalami penurunan sebesar Rp93,864 miliar.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan belanja yang semakin selektif, efisien dan tepat sasaran.
“Penyesuaian anggaran jangan sampai menghambat penyelesaian infrastruktur dasar yang mendesak, terutama yang berkaitan dengan keselamatan, mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Said Hasan.
Fraksi PKS juga menyoroti persoalan banjir yang berulang di sejumlah wilayah Pulau Sebatik.
Penanganan banjir dinilai perlu dilakukan secara terpadu melalui pemetaan wilayah rawan banjir, penyusunan rencana induk drainase, normalisasi sungai dan saluran pembuang, pembangunan serta pemeliharaan drainase, hingga koordinasi lintas sektor.
“Pembangunan dan perbaikan jalan juga perlu diikuti sistem drainase yang memadai agar infrastruktur tidak cepat rusak sekaligus mengurangi risiko genangan,” katanya.
Fraksi PKS berharap perubahan APBD 2026 tetap mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan sesuai skala prioritas. (*)
