Fraksi PKS Minta Pemerataan Pembangunan hingga Wilayah Dapil 4 Nunukan
NUNUKAN – Pemerataan pembangunan menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Anggota Fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan, mengatakan masih terdapat sejumlah kebutuhan pembangunan yang harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah, khususnya di wilayah Dapil 4.
Hal tersebut disampaikan Said Hasan saat membacakan pandangan umum Fraksi PKS dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak harus dimaknai setiap wilayah memperoleh porsi anggaran yang sama.
“Pemerataan pembangunan bukan berarti setiap wilayah memperoleh porsi yang sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kesulitan dan kondisi masing-masing wilayah,” ujar Said Hasan.
Fraksi PKS menyoroti kondisi sejumlah fasilitas publik di Kecamatan Sembakung. Di wilayah tersebut masih ditemukan rumah dinas, sekolah dan fasilitas kesehatan yang dinilai sudah tidak layak digunakan.
Selain itu, kerusakan jalan desa dan jembatan jerambah di sejumlah wilayah seperti Desa Tagul, Desa Pelaju dan Desa Tepian juga disebut membutuhkan perhatian.
Fraksi PKS meminta pemerintah daerah memastikan keterbatasan anggaran tidak membuat kebutuhan pembangunan dasar masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan terabaikan.
Menurut Said Hasan, pembangunan infrastruktur harus diarahkan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta tingkat urgensi masing-masing wilayah.
Fraksi PKS berharap pelaksanaan Perubahan APBD 2026 dapat memperkuat pemerataan pembangunan, termasuk di wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian terhadap sarana dan prasarana dasar. (*)
