Parlemen

DPRD Nunukan Dorong Percepatan Pembangunan Jalan di Krayan

NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah mempercepat penyelesaian pembangunan akses jalan di wilayah Krayan, menyusul kerusakan jalan yang berulang kali menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, menilai pembangunan infrastruktur jalan di Krayan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurutnya, pekerjaan yang telah dimulai harus dilanjutkan secara berkesinambungan agar anggaran pembangunan tidak terus terserap untuk memperbaiki kerusakan di lokasi yang sama.

Ryan menyoroti penanganan ruas jalan di Krayan Selatan yang sebelumnya sempat terputus. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp900 juta melalui APBD untuk menangani ruas tersebut. Ia berharap pekerjaan itu menjadi bagian dari program pembangunan lanjutan yang direncanakan secara matang.

Berita Terkait  DPRD Nunukan Soroti Jalan Rusak di Krayan, Pemkab Siapkan Penanganan Lima Titik

Menurut Ryan, kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketahanan jalan di kawasan perbatasan tersebut. Karena itu, pembangunan perlu dilakukan dengan perencanaan yang memperhatikan kondisi lapangan agar jalan tidak mudah kembali rusak.

Dampak kerusakan jalan juga dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Distribusi bahan pokok menjadi lebih sulit, biaya angkutan meningkat, dan waktu perjalanan bertambah. Bahkan, warga yang membutuhkan layanan kesehatan harus menempuh perjalanan jauh akibat terbatasnya akses transportasi.

Sektor pertanian turut terdampak. Ryan mencontohkan hasil panen durian merah yang memiliki nilai jual, tetapi belum sepenuhnya terserap pasar karena kendala distribusi akibat kondisi jalan.

Berita Terkait  Warga Sambut Hangat Reses Anggota DPRD Muhammad Mansur di Desa Persiapan Ujang Fatimah

Ia meminta pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyelaraskan perencanaan pembangunan sesuai kewenangan masing-masing. Dinas terkait juga diharapkan melibatkan DPRD dalam menentukan ruas jalan yang perlu ditangani lebih dahulu.

Ryan menegaskan, masyarakat Krayan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik dan pembangunan yang layak. Oleh sebab itu, keberlanjutan pembangunan jalan dinilai penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. (adv/*)

Loading

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *