Jalan Rusak Hambat Aktivitas Warga Krayan, DPRD Minta Penanganan Berkelanjutan
NUNUKAN – Persoalan akses jalan di Krayan kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Nunukan. Kerusakan infrastruktur yang berulang dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas warga, pelayanan dasar, serta distribusi hasil pertanian di wilayah perbatasan.
Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, meminta pemerintah tidak menghentikan pembangunan jalan yang telah berjalan. Ia menilai penyelesaian pekerjaan secara bertahap dan berkelanjutan lebih diperlukan agar anggaran tidak terus digunakan untuk memperbaiki titik kerusakan yang sama.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian berada di Krayan Selatan, yang sebelumnya sempat mengalami keterputusan akses. Untuk penanganan ruas tersebut, sekitar Rp900 juta telah dialokasikan melalui APBD Kabupaten Nunukan. Ryan berharap pemerintah memasukkan pekerjaan lanjutan ke dalam perencanaan pembangunan berikutnya agar jalan lebih tahan menghadapi curah hujan tinggi.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur membuat masyarakat harus menanggung beban perjalanan yang lebih besar. Biaya transportasi meningkat, waktu tempuh menjadi lebih panjang, dan pengiriman kebutuhan pokok tidak selalu berjalan lancar.
Kesulitan akses juga memengaruhi pelayanan kesehatan. Dalam kondisi tertentu, pasien harus menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer untuk mencapai fasilitas kesehatan. Situasi ini menunjukkan pentingnya infrastruktur jalan yang memadai dalam menunjang kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, potensi pertanian setempat belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Ryan mencontohkan durian merah yang mempunyai nilai jual, tetapi sebagian hasil panennya sulit dipasarkan karena distribusi terkendala kondisi jalan.
Ia mendorong pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat memperkuat koordinasi dalam menentukan program penanganan jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta perangkat daerah terkait juga diminta melibatkan DPRD untuk menetapkan ruas prioritas.
Ryan menegaskan bahwa pembangunan di Krayan harus dilihat sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan akses yang lebih baik, kegiatan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan distribusi kebutuhan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih lancar. (adv/*)
