DPRD Nunukan Pastikan Prioritas Pembangunan Tetap Dijaga dalam APBD Perubahan
NUNUKAN – Penyesuaian anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 tidak boleh menggeser program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah, setelah Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (25/9/2026).
Arpiah mengatakan, meski terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar Rp61,1 miliar dan belanja sebesar Rp77,2 miliar, arah pembangunan tetap harus mengacu pada kebutuhan masyarakat.
“Prioritas ini sejalan dengan kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Nunukan dan komitmen mencapai pembangunan berkelanjutan,” ujar Arpiah.
Sejumlah sektor yang menurutnya perlu tetap menjadi perhatian dalam Perubahan APBD 2026 antara lain pertanian, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan publik.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah harus diikuti dengan penentuan skala prioritas yang tepat.
Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang masuk dalam perubahan APBD diharapkan benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat.
Arpiah menyatakan DPRD akan melakukan pembahasan secara mendalam terhadap setiap perubahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
“Pembahasan ini harus dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Ia berharap hasil pembahasan nantinya mampu menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus menyesuaikan program pemerintah dengan kondisi keuangan daerah. (**)
