DPRD Nunukan Akan Cermati Perubahan Struktur APBD 2026
NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan akan mencermati secara menyeluruh perubahan struktur pendapatan dan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah, mengatakan pembahasan tersebut penting dilakukan untuk memastikan perubahan anggaran tetap sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikannya setelah Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 pada Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp61,1 miliar. Sementara belanja daerah berkurang sekitar Rp77,2 miliar.
Arpiah mengatakan DPRD menghargai langkah pemerintah daerah melakukan penyesuaian postur anggaran di tengah keterbatasan fiskal.
Namun, setiap perubahan anggaran tetap perlu dikaji agar program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap mendapat perhatian.
“Penyesuaian pendapatan dan belanja menunjukkan adanya upaya mengelola keterbatasan sumber daya daerah secara bijaksana,” kata Arpiah.
Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pembahasan berjalan sesuai aturan.
“DPRD berkomitmen untuk membahas rancangan perubahan APBD ini secara profesional, transparan, dan dalam mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Arpiah berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dapat berlangsung lancar dan menghasilkan kesepakatan yang tetap mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Nunukan.
“Semoga pembahasan ini berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan masyarakat,” pungkasnya. (**)
