DPRD Nunukan Soroti Kualitas Proyek dan Infrastruktur dalam Rekomendasi LKPJ 2025
NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis terhadap LKPJ Bupati tahun 2025, khususnya terkait pelaksanaan pembangunan dan infrastruktur.
Beberapa temuan di lapangan menjadi sorotan, di antaranya kualitas pembangunan mushola di SDN 003 Nunukan Selatan yang dinilai tidak memenuhi standar meskipun telah dibayar 100 persen. DPRD meminta evaluasi teknis serta pertanggungjawaban dari pihak pelaksana.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pekerjaan rangka mini soccer di Jalan Lingkar yang dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran, serta pembangunan di SMPN 002 Mamolo yang belum diserahterimakan meski telah selesai dibayar.
Masalah lain yang menjadi perhatian meliputi pembangunan bronjong yang dinilai tidak tepat sasaran, perubahan spesifikasi jalan tanpa perencanaan jelas, hingga kerusakan dini pada sejumlah proyek seperti siring dan box culvert.
DPRD juga menyoroti keterlambatan pembangunan Embung Binusan, serta belum optimalnya sejumlah proyek infrastruktur di wilayah Sebatik, termasuk jalan, fasilitas pendidikan, dan sarana kesehatan.
Selain itu, DPRD mencatat masih adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, seperti perubahan pengaspalan menjadi betonisasi tanpa koordinasi.
Di sektor pelayanan masyarakat, DPRD menekankan perlunya percepatan pembangunan jaringan air bersih di Desa Pembeliangan, serta rehabilitasi fasilitas kesehatan di wilayah Krayan.
Menutup rekomendasinya, DPRD meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan kewajiban utang dari tahun anggaran sebelumnya guna menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Percepatan penyelesaian kewajiban tersebut penting untuk menjaga hubungan dengan pihak ketiga dan mencegah akumulasi beban keuangan daerah,” tutup Siti Musdalifah. (adv)
