NunukanParlemen

KPK Audiensi dengan DPRD Nunukan, Perkuat Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Daerah

MITRAPERBATASAN.COM/NUNUKAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan rangkaian kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda yang berlangsung sejak 21 hingga 24 April 2026.

Pada hari kedua pelaksanaan, agenda difokuskan pada audiensi bersama DPRD Nunukan serta pendalaman aspek perencanaan dan penganggaran daerah. Pembahasan mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah, hingga pokok pikiran (pokir) dewan.

Selain itu, tim KPK juga melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah layanan publik strategis, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta RSUD Nunukan, guna melihat langsung implementasi pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari undangan resmi Bupati Nunukan kepada seluruh perangkat daerah untuk mendukung penguatan koordinasi pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pelayanan publik. Audiensi turut melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, mulai dari Sekretaris Daerah, Inspektorat, hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berita Terkait  Mati Lampu Disertai Hujan Deras Bupati Nunukan Pantau Kondisi Banjir Di Lapangan

Dalam pemaparannya, tim KPK menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi melalui pendekatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Pendekatan ini menitikberatkan pada delapan area rawan korupsi, di antaranya perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta pengelolaan aset daerah.
KPK juga mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah masih memiliki potensi kerawanan terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Melalui rangkaian kegiatan ini, KPK berharap dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nunukan sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi di tingkat daerah. (adv)

Loading

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *