Fraksi PDI Perjuangan Dukung Pembentukan Tiga Desa Baru di Nunukan
Sadam Husen: Pemekaran Desa Wujud Nyata Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
NUNUKAN, Mitraperbatasan.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Nunukan menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Desa Ujang Fatimah, Desa Binusan Dalam, dan Desa Tembaring. Dukungan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Nunukan yang membahas Nota Pengantar Bupati terkait rencana pembentukan tiga desa baru tersebut.
Dalam penyampaiannya, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sadam Husen, menegaskan bahwa pemekaran desa merupakan langkah nyata dalam mewujudkan sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ia menilai kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.
“Pemekaran desa menjadi bagian penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat ketahanan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama bagi wong cilik,” ujar Sadam Husen di hadapan peserta sidang.
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Daerah. Di antaranya, meminta pemerintah menghitung dan menyiapkan alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan fisik maupun nonfisik di tiga desa baru tersebut, serta memberikan bantuan teknis dalam bidang administrasi, perencanaan, dan infrastruktur.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak agar alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tiga desa baru itu dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
“Kami juga mendorong agar peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa baru menjadi perhatian serius, terutama di sektor pertanian dan rumput laut sebagai potensi unggulan ekonomi masyarakat,” tambah Sadam.
Menanggapi pandangan tersebut, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, MM menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PDI Perjuangan atas dukungan dan masukan yang konstruktif. Menurutnya, pemekaran desa adalah langkah penting dalam mempercepat pelayanan publik dan pembangunan yang merata.
“Pemekaran desa ini bukan hanya tentang pembentukan wilayah baru, tetapi tentang menghadirkan keadilan pembangunan agar masyarakat di seluruh penjuru Nunukan merasakan manfaat yang sama,” ujar Bupati Irwan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Rahma L. menilai dukungan Fraksi PDI Perjuangan memperkuat semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami di DPRD siap mengawal dan memastikan kebijakan ini benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemekaran desa adalah tonggak penting menuju pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Nunukan,” ungkap Hj. Rahma..
Sidang paripurna tersebut berlangsung kondusif dengan suasana kebersamaan antara pemerintah daerah dan DPRD, yang sama-sama berkomitmen memperkuat pelayanan publik hingga ke pelosok perbatasan. (Anto Leo)
