Banggar DPRD Nunukan Soroti Infrastruktur, PAD hingga Pelayanan Dasar Dalam APBD 2027
NUNUKAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Nunukan memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan.
Dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Banggar DPRD menekankan agar arah kebijakan anggaran 2027 tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Salah satu perhatian Banggar adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah didorong menerapkan kebijakan yang inovatif melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi.
Pemanfaatan digitalisasi pada sektor-sektor potensial juga dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Selain pendapatan, Banggar menekankan pentingnya efisiensi belanja operasi. Penghematan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar sehingga anggaran dapat diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah juga menjadi perhatian utama DPRD.
Banggar mendorong agar pembangunan jalan dan jembatan, konektivitas antarkecamatan dan desa, penyediaan air bersih, serta infrastruktur dasar di wilayah pedalaman dan perbatasan mendapatkan perhatian lebih besar.
Wilayah Krayan dan pulau-pulau terluar turut menjadi perhatian, terutama terkait aksesibilitas logistik dan ketersediaan infrastruktur dasar.
Menurut Banggar, peningkatan konektivitas sangat penting untuk menekan biaya logistik, menjaga stabilitas harga barang sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Di sektor pelayanan dasar, DPRD juga mendorong pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Pemerataan tenaga medis dan guru, peningkatan fasilitas sekolah serta dukungan terhadap pelayanan kesehatan di wilayah terpencil menjadi bagian dari rekomendasi yang disampaikan.
Sementara di bidang ekonomi, Banggar mendorong penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pertanian serta perikanan.
Pengembangan hilirisasi produk lokal dan pemberian bantuan sarana produksi yang tepat sasaran juga dinilai perlu diperkuat guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.
Program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah melalui penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
Catatan dan rekomendasi Banggar tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran Kabupaten Nunukan tahun 2027.
DPRD dan pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi dalam menentukan program prioritas, sehingga penggunaan APBD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. (*)
