BBM Dari Malaysia Dinilai Berdampak Terhadap Penjualan BBM lokal di Nunukan
MITRAPERBATASAN.COM/ NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Malaysia dinilai berdampak terhadap penjualan BBM lokal oleh pihak APMS/SPBU di Kabupaten Nunukan.
Rapat dengar pendapat (RDP) digelar di ruang rapat Ambalat I pada, Jumat (03/02/2023) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nunukan H. Saleh S,E didampingi Ketua Komisi III Hamsing serta dihadiri Kadis Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Nunukan Sabri, Kabag Perekonomian dan SDA Nunukan Rohadiasyah, perwakilan Polres dan Lanal Nunukan serta sejumlah pengusaha APMS/SPBU di Kabupaten Nunukan.
Yuli, salah satu pemilik SPBU yang tinggal di pulau Sebatik mengeluhkan, tingkat penjualan di SPBU nya sendiri mengalami penurunan drastis mulai sejak November 2022 hingga saat ini yang menurutnya mencapai 70% dari sebelumnya.
” Jika sebelumnya mampu mendatangkan hingga 300 ton BBM dari Tarakan, namun karena masuknya BBM asala Malaysia ini, hanya membeli 120 ton saja perbulannya,” kata Yuli
Lanjut Yuli menjelaskan, Dengan menurunnya pembelian BBM lokal ini tentunya akan berdampak pada pendapatan negara. Dalam hal ini penghasilan melalui pajak pembelian BBM lokal dan transportasi angkutan BBM itu sendiri.
Anggota DPRD Nunukan, Hj Nikmah
Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, meminta agar BBM Malaysia yang masuk ke Nunukan tidak diperlakukan sama dengan Sembako yang memiliki nilai ekonomis berbeda yang memang menjadi kebutuhan .
“BBM ini telah disiapkan oleh pemerintah dan tidak langka sehingga ada baiknya kita bijaki layaknya sembako yang memang dibutuhkan guna kemaslahatan masyarakat,” Jelas Hj Nikmah.
Ia juga meminta agar pemerintah, dalam hal ini dinas terkait mencari solusi agar yang mampu mengakomodir keluhan pengusaha BBM lokal sehingga tidak merugikan pihak manapun, termasuk negara.
Hamsing menegaskan bahwa BBM harusnya bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat bahkan hingga ke pelosok sekalipun sehingga ia berharap agar dinas dan instansi terkait tetap mengawasi penyaluran BBM lokal agar benar-benar sesuai target.
“Jika BBM tidak ada, maka semua sektor perekonomian di Nunukan akan lumpuh sehingga mulai sekarang, pemerintah harusnya segera mengatur hal tersebut. Jangan menunggu masalah muncul baru mau bergerak,” tegas Hamsing.
Wakil Ketua DPRD Nunukan, H. Saleh SE yang memimpin RDP kemudian meyerahkan persoalan BBM ini kepada pemerintah dalam hal ini Forkopimda dengan melibatkan semua leading sector agar permasalahan ini segera teratasi.
“Kuota BBM dari pemerintah itu tidak dikurangi namun karena besarnya jumlah BBM asal Malaysia yang masuk ke Nunukan sehingga berdampak pada penjualan BBM lokal,” Ujar Saleh.
Saleh menambahkan, tentunya akan merugikan, khususnya bagi pengusaha SPBU lokal.
” Karenanya, diharapkan pemerintah mampu memberikan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak,” Ucapnya. (**)
