Fraksi PKS Dorong Optimalisasi PAD dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan
NUNUKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan mendorong pemerintah daerah memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut menjadi bagian dari pandangan umum Fraksi PKS terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.
Anggota Fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan, mengatakan PAD Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dari Rp165,607 miliar menjadi Rp117,208 miliar atau berkurang sekitar Rp48,398 miliar.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari langkah optimalisasi pendapatan sesuai ketentuan tanpa menambah beban masyarakat kecil maupun pelaku usaha lokal.
“Upaya peningkatan PAD perlu diarahkan pada perluasan basis ekonomi, perbaikan tata kelola aset, peningkatan kepatuhan, pencegahan kebocoran, digitalisasi pelayanan dan optimalisasi potensi daerah,” ujar Said Hasan dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Jumat (25/9/2026).
Di sisi lain, Fraksi PKS menilai penguatan ekonomi masyarakat perbatasan membutuhkan kebijakan yang menyeluruh.
Sektor perikanan, budidaya rumput laut, perkebunan kelapa sawit, pertanian, perdagangan kecil dan jasa transportasi disebut menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat akses pasar, meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan, mendorong hilirisasi produk, mengembangkan koperasi dan kelembagaan ekonomi, serta membuka dukungan pembiayaan.
Perbaikan sistem distribusi dan logistik juga dinilai penting, termasuk memastikan ketersediaan energi seperti BBM bagi masyarakat yang menjalankan usaha produktif.
Fraksi PKS menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi secara konstruktif.
Fraksi tersebut berharap pelaksanaan Perubahan APBD 2026 dapat mendorong pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman dan pesisir. (*)
