LAPAS ENDE IKUTI PENGUATAN TUGAS, REFORMASI BIROKRASI, DAN ISU STRATEGIS BERSAMA STAF AHLI MENTERI
Ende – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ende berpartisipasi dalam kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi, Reformasi Birokrasi, serta Menyikapi Isu Strategis Lainnya untuk Capaian Kinerja Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) NTT, Senin (15/9/2025) pukul 10.00 WITA.
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenimipas, Anggiat Napitupulu, bersama Tenaga Ahli Menteri, Ade Kurnianto dan Eding Sungkana. Kanwil Ditjenpas NTT bersama Kanwil Ditjen Imigrasi NTT mendapat kehormatan menerima kunjungan langsung dari jajaran Kemenimipas pusat.
Kepala Lapas Ende, Taufiq Hidayat, hadir langsung mengikuti jalannya kegiatan di Kanwil Ditjenpas NTT, sementara pejabat struktural dan staf Lapas Ende mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom dari Aula Kelimutu Lapas Ende.
Kalapas Ende, Taufiq Hidayat, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai momentum memperkuat kualitas pelayanan pemasyarakatan. “Kami di Lapas Ende berkomitmen untuk terus meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam bekerja. Sinergi yang dibangun bersama jajaran pusat hingga unit kerja di daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang lebih manusiawi, produktif, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, para Staf Ahli hadir bukan hanya membawa arahan, tetapi juga menegaskan kembali pentingnya Reformasi Birokrasi yang sedang berjalan menuju fase baru: Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045. Mereka menekankan bahwa birokrasi Indonesia harus semakin kompetitif, berkelas dunia, adaptif terhadap tantangan global, dan tetap berakar pada kepentingan rakyat. Hal ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Kunjungan ini menjadi momentum berharga bagi seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas NTT dan Kanwil Imigrasi NTT untuk kembali memperkuat komitmen. Perubahan birokrasi hanya dapat terwujud jika seluruh ASN berjalan dalam satu visi, menjaga marwah institusi, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
Partisipasi Lapas Ende dalam kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen mendukung arah kebijakan Kementerian Imigarsi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berpihak pada rakyat.
(Humas/AN)
