Fraksi PKS Soroti Kelangkaan dan Tingginya Harga BBM di Pulau Sebatik
NUNUKAN – Persoalan kelangkaan dan tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Sebatik menjadi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan.
Anggota Fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan, mengatakan ketersediaan BBM sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan.
Hal tersebut disampaikannya saat membacakan pandangan umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Jumat (25/9/2026).
Menurut Said Hasan, BBM dibutuhkan oleh berbagai kelompok masyarakat, mulai dari nelayan, petani rumput laut, petani kelapa sawit, pelaku usaha kecil hingga masyarakat yang bergantung pada transportasi darat dan laut.
Fraksi PKS menerima keluhan masyarakat mengenai BBM di SPBU atau lembaga penyalur resmi yang kerap cepat habis. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat harus membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi.
“Fraksi PKS meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi kebutuhan dan kecukupan kuota BBM di Sebatik serta memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi,” ujar Said Hasan.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah menelusuri dugaan pengambilan BBM dalam jumlah besar serta aktivitas distribusi di luar jam pelayanan umum.
Selain pengawasan, Fraksi PKS mendorong adanya keterbukaan data mengenai kuota, jadwal kedatangan, stok dan realisasi penyaluran BBM.
Pelayanan administrasi dan rekomendasi BBM bagi nelayan, petani serta pelaku usaha produktif yang memenuhi ketentuan juga dinilai perlu disederhanakan.
“Pengawasan distribusi BBM tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi harus memastikan BBM diterima masyarakat yang berhak dengan jumlah dan harga sesuai ketentuan,” katanya.
Fraksi PKS menilai persoalan BBM tidak hanya menyangkut kebutuhan transportasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan. (*)
