Wakil Bupati Nunukan Berharap Penanggulangan Stunting Menjadi Tanggung Jawab Bersama
NUNUKAN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Nunukan, melaksanakan rembuk stunting koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan. Kabupaten Nunukan adalah termasuk daerah masalah stunting, wasting pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik pada ibu hamil.
Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah mengatakan, penanggulangan stunting menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat itu sendiri. Karena stunting dalam jangka panjang berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi.
“Mulai dari pemenuhan gizi yang baik selama 1.000 hari pertama kehidupan anak hingga menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat,” kata H. Hanafiah, Selasa (4/4/2023).
Lanjut dia, upaya penanganan stunting sudah menjadi prioritas nasional, sangat memungkinkan bagi desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan penanganan stunting berskala desa. Dengan adanya dana desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, desa dapat memanfaatkan dana ini untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan melalui mekanisme perencanaan desa.
“Setiap OPD diwajibkan agar terlibat ikut serta mengatasi stunting, satu kepala OPD akan mengasuh dua anak. Jika ini berjalan dengan baik, ia meyakini Nunukan akan dapat menurunkan angka sunting,” pesannya. (**)
