PKL Pasar Tani Desak DPRD Tunda Relokasi ke Tanah Merah
NUNUKAN – Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tani mendatangi Kantor DPRD Nunukan, Kamis (7/5/2026), untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana relokasi dari kawasan Alun-alun ke Jalan Bahari, Tanah Merah.
Relokasi tersebut, berdasarkan surat edaran, dijadwalkan mulai 10 Mei 2026. Namun, para pedagang menilai kebijakan itu tidak melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. PKL khawatir pemindahan lokasi akan berdampak pada penurunan pendapatan karena dinilai jauh dari pusat keramaian dan kurang strategis.
Perwakilan pedagang, Kadir, menjelaskan bahwa sejak awal pengembangan Pasar Tani, Dinas Pertanian bersama pemerintah provinsi telah memberikan dukungan, termasuk bantuan sekitar Rp10 juta untuk promosi produk olahan hasil pertanian. Saat itu, produk bahkan dibagikan secara gratis kepada pengunjung sebagai bagian dari strategi promosi. Selain itu, pelaku UMKM juga mulai dilibatkan untuk menjual produk lokal seperti olahan ubi, jagung, hingga makanan tradisional.
“Dari proses itu kemudian terbentuk pengurus resmi, dan pasar terus berkembang hingga kini memiliki sekitar 220 pedagang aktif. Ada ratusan keluarga yang menggantungkan hidup di sini, sehingga kami tidak bisa membatasi pedagang yang ingin bergabung,” ujar Kadir.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD. Namun, di tengah proses tersebut, justru muncul pemberitahuan bahwa pasar akan ditutup pada 10 Mei mendatang, yang memicu keresahan di kalangan pedagang.
“Kami hanya ingin didengar. Jangan ada keputusan sebelum dilakukan rapat resmi bersama DPRD,” tegasnya.
Hal senada disampaikan pedagang lainnya, Abdi Rupa, yang menolak rencana relokasi karena menilai lokasi di Tanah Merah tidak layak dan kurang strategis.
“Kalau alasannya melanggar aturan, di Tanah Merah justru lebih parah karena berjualan di badan jalan. Sementara di sini, kami hanya berjualan sekitar lima jam. Kami juga menjaga kebersihan, dan setelah pukul 11 atau 12 siang lokasi sudah kembali bersih,” jelasnya.
Para pedagang berharap DPRD Nunukan dapat memfasilitasi dialog terbuka antara pemerintah dan pedagang sebelum kebijakan relokasi diberlakukan, agar tidak mengancam mata pencaharian ratusan keluarga. (*)
