DPRD Nunukan Dorong Dana Hibah Tak Sekadar Terserap Tapi Gerakkan Ekonomi Masyarakat
NUNUKAN – Rapat kerja gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan bersama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) serta sejumlah lembaga penerima hibah berlangsung dinamis.
Tidak hanya membahas sejauh mana anggaran terserap, para legislator mendorong agar dana hibah APBD Tahun Anggaran 2026 memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Event kepemudaan dan olahraga diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka ruang bagi pelaku UMKM dan ikut menggerakkan ekonomi daerah.
Dalam rapat tersebut, pimpinan dan anggota DPRD memberikan sejumlah catatan, mulai dari pentingnya efisiensi anggaran, penyelenggaraan kegiatan secara terpadu, peningkatan prestasi olahraga hingga penguatan olahraga tradisional.
DPRD juga mengingatkan agar setiap penggunaan dana hibah tetap mengacu pada proposal, program kerja, serta ketentuan administrasi yang berlaku.
Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menekankan bahwa ukuran keberhasilan dana hibah tidak semata-mata dilihat dari terserapnya anggaran.
Menurutnya, lembaga penerima hibah perlu mampu menerjemahkan dukungan APBD menjadi program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Ia mendorong agar kegiatan yang diselenggarakan dikemas secara menarik, memiliki dampak yang terukur, sekaligus dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengambil manfaat dari kegiatan tersebut.
“Dana hibah yang diterima harus benar-benar mendatangkan manfaat nyata bagi Kabupaten Nunukan. Kita ingin event yang dilaksanakan memberikan hasil maksimal dan bermuara pada pergerakan ekonomi daerah,” ujarnya, Rabu (12/08/2026).
Gagasan menarik disampaikan Anggota Komisi I DPRD Nunukan, Adama, yang mendorong para penerima hibah menyusun kalender kegiatan secara terpadu.
Menurutnya, kegiatan dari berbagai organisasi sebenarnya dapat disusun secara bergiliran dalam satu rangkaian kalender event, selain berpotensi meningkatkan efisiensi, pola tersebut dapat menciptakan kesinambungan aktivitas yang menguntungkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Misalnya setelah event Inorga KORMI, dilanjutkan event cabang olahraga KONI, lalu disambung event KNPI, dan berlanjut ke event Pramuka, dengan pola bergilir dan terpadu ini, para pelaku UMKM di Nunukan bisa mendapatkan peluang dan keuntungan yang lebih besar karena event terlaksana secara maksimal,” ujar Adama.
Menurutnya, ketika kegiatan dirancang secara berkelanjutan, masyarakat tidak hanya hadir sebagai penonton atau peserta, pelaku UMKM juga dapat memperoleh kesempatan untuk membuka usaha, memasarkan produk dan mendapatkan pelanggan baru.
Konsep tersebut sekaligus dinilai dapat menghindari pelaksanaan kegiatan yang berjalan sendiri-sendiri dan menggunakan anggaran secara kurang optimal.
Dalam pembahasan dana hibah KONI, DPRD memberikan perhatian pada keberlanjutan pembinaan atlet dan cabang olahraga di Kabupaten Nunukan.
Dukungan anggaran diharapkan dapat diarahkan pada pembinaan prestasi secara terukur, termasuk persiapan menghadapi berbagai ajang olahraga resmi seperti Porda, Porprov hingga PON, sesuai ketentuan dan program kerja yang telah ditetapkan.
DPRD menilai pembinaan atlet membutuhkan proses yang berkelanjutan, karena itu, dukungan anggaran diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi keberlangsungan cabang olahraga sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet berprestasi dari Nunukan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Nunukan, H. Firman Latif, menyoroti potensi olahraga tradisional yang berkembang di masyarakat.
Ia mendorong KORMI untuk semakin memberikan ruang bagi olahraga tradisional, salah satunya panahan tradisional yang dinilai telah memberikan kontribusi terhadap nama baik Kabupaten Nunukan.
Selain itu, olahraga tradisional domino juga dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan di berbagai wilayah.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang rekreasi masyarakat, tetapi dapat menjadi sarana untuk menjaring potensi dan bibit atlet lokal.
Pengembangan olahraga tradisional diharapkan tetap mempertahankan nilai budaya dan kebersamaan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal serta mengembangkan potensi olahraga yang tumbuh di daerah.
Catatan lain disampaikan Anggota Komisi I DPRD Nunukan, Andre Pratama, yang menyoroti aspek teknis pelaksanaan kegiatan.
Ia mengingatkan agar lokasi event dipilih secara strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Pertimbangan tersebut dinilai penting karena kegiatan yang ramai pengunjung juga dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM.
Lokasi yang mudah diakses diharapkan membuat masyarakat lebih nyaman hadir dan memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka.
Di sisi lain, Andre mengingatkan seluruh penerima hibah agar menggunakan anggaran secara tertib, transparan dan sesuai ketentuan.
Administrasi serta laporan pertanggungjawaban harus disiapkan dengan baik agar penggunaan dana hibah dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari persoalan di kemudian hari.
Berbagai masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut memperlihatkan bahwa DPRD Nunukan ingin melihat dana hibah memiliki manfaat yang lebih luas.
Anggaran yang bersumber dari APBD diharapkan tidak hanya selesai dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, tetapi juga meninggalkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Event olahraga, kepemudaan, rekreasi dan kegiatan organisasi diharapkan dapat menjadi ruang pertemuan antara program pemerintah dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan perencanaan yang lebih terpadu, penggunaan anggaran yang efisien, serta administrasi yang tertib, DPRD Nunukan berharap dana hibah 2026 dapat memberikan tiga manfaat sekaligus mendukung prestasi, memperkuat aktivitas masyarakat, dan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi UMKM lokal.
Bagi daerah perbatasan seperti Nunukan, setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat memiliki peluang untuk menjadi lebih dari sekadar agenda tahunan, jika dikelola secara baik, sebuah event dapat menjadi ruang bertemunya olahraga, kreativitas, kebersamaan dan ekonomi masyarakat. (*)
