Rapat Paripurna Ke 14 Masa Persidangan 1 Tahun Sindang 2023-2024 Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Nota Penjelasan Bupati Nunukan

NUNUKAN – Rapat paripurna ke 14 masa persidangan 1 tahun sindang 2023-2024 pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota penjelasan Bupati Nunukan terhadap raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan, T. A. 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Nunukan, Selasa (31/10/2023).

Rapat paripurna di pimpin langsung, Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa didampingi wakil ketua DPRD Nunukan, Burhanuddin dan Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah.

Turut hadir dalam rapat Paripurna tersebut, Anggota DPRD, Prokopimda, Kepala OPD dan awak media

Pembacaan pertama pandangan umum Fraksi-fraksi di bacakan dari Fraksi Hanura, disampaikan Tri Wahyuni mengatakan, Pendapatan belanja diperoyeksikan sebesar Rp.1.687.974.284.257,00 , mengalami kenaikan Rp.201.542.418.494,00 atau naik 13,56 persen, dibandingkan tahun anggaran 2023 (sebelum anggaran perubahan) Rp.1.486.431.829.763,00.

Fraksi Hanura menilai bahwa adanya kenaikan anggaran untuk APBD Kabupaten Nunukan Tahun anggaran 2024 merupakan suatu prestasi yang harus kita dukung. Selanjutnya fraksi Hanura menyarankan kepada Pemerintah daerah agar dapat lebih ditingkatkan tahun-tahun yang akan datang.

” Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024, yang diproyeksi belanjanya sebesar Rp. 1.687.974.248.257,00 dengan komposisi belanja yang disampaikan pada rincian tersebut, fraksi Hanura menilai dalam situasi seperti ini, di tenga kondisi alokasi anggaran dari pusat yang sangat signifikan, maka fraksi Hanura menyampaikan beberapa catatan,” Tri Wahyuni.

Fraksi Hanura menyampaikan, Lanjut Tri Wahyuni, agar Pemerintah daerah dapat meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah di segala sektor karena tahun 2024 ada penuruan 5,33 persen dibanding tahun 2023 dan selanjutnya sangat perlu ada target pendapatan asli daerah tahun berikutnya sebagai acuan dasar pungutan retribusi.

” Kami fraksi Hanura menyarankan kepada pemerintah daerah terkait tentang bantuan sosial dan dana hibah agar tetap diperhatikan. Dan menyarankan kepada pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran tetap fokus terhadap bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian, pembangunan infrastruktur khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian tanaman panganan, perkebunan dan perikanan untuk mengangkut hasil produksi petani,” Jelasnya.

Fraksi Hanura menerima dan mengapresiasi penyampaian pemerintah daerah dalam pengantar nota keuangan APBD kabupaten Nunukan tahun 2024. Namun dengan harapan yang sangat besar kami menitipkan atau menyarankan agar beberapa catatan tersebut penting untuk ditindaklanjuti secara serius dan seksama oleh pemerintah daerah kabupaten Nunukan.

Pemandangan umum Fraksi Demokrat dibacakan, Robinson Totong, mengapresiasi terjadinya kenaikan pendapatan daerah di tahun 2024 yang berjumlah Rp.1.687.974.248.257,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.201.542.418.494,00, dari APBD tahun anggaran 2023 (Sebelum perubahan) atau sebesar 13,56 persen. Kenaikan APBD ini tentunya diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja, pelayanan dan pembangunan demi kesejahteraaan masyarakat kabupaten Nunukan.

” Untuk itu APBD tahun anggaran 2024 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat kabupaten Nunukan,” Ucap Robinson.

Lebih lanjut Robinson, kami fraksi Demokrat memberikan beberapa catatan dan juga saran terkait raperda APBD kabupaten Nunukan tahun 2024 untuk menjadi perhatian bersama dalam pembahasan tindak lanjut dari raperda ini, fraksi Demokrat meminta penjelasan terkait penurunan proyeksi pendapatan asli daerah di tahun 2024 sebesar -5,33 persen atau sebesar Rp. 5.867.985.729,00 dari pendapatan asli daerah di tahun 2023 yang mencapai angka Rp.110.44.528.459,00.

” Fraksi Demokrat meminta penjelasan sejauh mana anggaran belanja pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 ini berpihak pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat, dimana saat ini terjadi kenaikan harga bahan pokok terutama beras dampak dari cuaca ekstrim el-nino. Program apa saja dan berapa anggaran yang direncanakan untuk pemenuhan program tersebut,” Jelasnya.

Fraksi partai Demokrat menyarankan agar peningkatan APDB di tahun 2024 ini juga lebih difokuskan pada bidang pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan, terutama pemerataan pelayanan sarana dan prasarana belajar dan kesehatan di semua kecamatan yang ada di kabupaten Nunukan.

Pandangan umun Fraksi PKS di bacakan, Andre Pratama, mengatakan, fraksi PKS mengusulkan pengadaan rumah singgah pasien untuk membantu pasien dan keluarga yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan, agar meringankan biaya bagi pasien yang dirawat di RSUD.

” Fraksi PKS, mengusulkan pembangunan poliklinik rumah sakit Nunukan perlu keseriusan khusus dan perhatian khusus. Dan mengusulkan perbaikan fasilitas dermaga penyeberangan Sebatik Nunukan baik Sei Jepun -Mantikas maupun pelabuhan Bambangan,” Kata Andre.

Lanjut Andre, rehab total pustu-pustu yang berada di desa-desa sepanjang aliran Sungai Sembakung, seperti desa Tabol, desa Laju Tepian serta penempatan tenaga medis secara permanen. Terkait jalan pada elo yang berada di desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, perlu mendapatkan perhatian serius dengan mempertimbangkan hasil shering di kantor DPRD yang disepakati bersama SKPD terkait untuk diprioritaskan di tahun ini.

Tidak meratanya distribusi gas 3 kilogram ke masyarakat seperti di RT 6,7 dan 8 kelurahan Nunukan Barat yang hanya mendapatkan jatah 80 tong gas, lalu di RT 16,17 dan 18 Kelurahan Nunukan Tengah tidak ada sama sekali pengecer hingga banyak warga tidak mampu tidak memperoleh gas subsidi. Kami meminta kepada Pemda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menambah pangkalan LPG.

“Fraksi kami menilai pada sektor penting seperti pertanian, keberpihakan pemerintah terhadap petani-petani kita di Nunukan khususnya Pulau Sebatik . Keluhan petani yang terus disampaikan tak kunjung memberikan hasil yang maksimal terhadap mereka ditambah tahun ini terjadi gagal panen. Sudah puluhan tahun tanah mereka digarap dengan sarana seadanya dan miskin hara pada tanah,” Ucapnya.

Andre menambahkan, Kami ingin menegaskan terkait hal ini agar pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk sektor pertanian tersebut seperti bantuan kapur dolomit, sarana pengairan dan jalan tani, prasarana pertanian seperti alat panen padi, alat pengolah lahan sawah dan lain-lain. khusus tentang manajemen pupuk yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, apakah tidak memungkinkan daerah memperbesar kapasitas subsidi pupuk, bahkan lebih dari menyiapkan program jangka panjang mengatasi kelangkaan pupuk melalui pembuatan pupuk organik secara masif dengan memperbanyak pelatihan.

“Kami dari PKS ingin memastikan agar semua bantuan yang diterima oleh masyarakat tepat sasaran dan betul-betul diterima manfaatnya oleh masyarakat. Ketersediaan kendaraan motor roda dua dan untuk pengangkut sekolah se Kabupaten Nunukan,”tutupnya Andre.

Dari pandangan umum Fraksi PPN dibacakan, Joni Sabindo, menyampaikan, mencermati Penyampaian pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 Sebagaiman yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah maka pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi Perjuangan Persatuan Nasional memberikan Pemandangan Umum fraksi Perjuangan Persatuan Nasional memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.

” Fraksi PPN mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat menjamin pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya masyarakat di wilayah 4 (empat) Kabudaya dan Krayan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian masyarakat maka pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi PPN mengharapkan kepada pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian dengan menganggarkan pembukaan dan peningkatan jalan usaha tani (JUT) serta mengupayakan ketersedian pupuk yang memadai,” Tutur Joni Sabindo.

Dengan anggaran yang meningkat, kata Joni Sabindo, maka infrastruktur jalan menjadi hal yang sangat penting di wilayah 4 kabudaya dan Krayan khususnya pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar Desa dengan Kecamatan dan jalan Kabupaten, sehingga dapat menghubungkan ke jalan propinsi dan jalan nasional. Kondisi jalan masyarakat yang ada di wilayah 4 (empat) banyak yang mengalami kerusakan dan berlubang-lubang hal ini perlu penangan secepat mungkin agar dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian.

“Untuk mewujudkan Pendidikan yang berkualitas harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang berkualitas pula sebagai penunjang proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga untuk mencapai tujuan pendidikan,” Jelas Joni Sabindo.

Untuk itu diharapkan agar menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya desa yang belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan dan juga diharapkan pemerintah daerah dalam penempatan tenaga pendidik harus berkeadilan sampai ke pelosok desa tidak hanya memusatkan di wilayah perkotaan.

” Keterbatasan masyarakat desa dalam hal akses terhadap energi listrik yang memadai, membuat masyarakat desa kesulitan dalam mengakses penerangan sehingga kualitas hidup mereka turut terhambat. Untuk itu diharapkan agar menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya desa yang hingga saat ini belum dapat mengakses energi listrik,” Ucapnya.

Jaringan Telekomunikasi desa memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan akses informasi yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah agar Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi desa dapat diperhatikan untuk meningkatkan konektivitas antara desa dengan kota, serta memperluas akses informasi dan komunikasi masyarakat desa.

” Untuk meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Rumah Sakit Umum dan puskesmas dalam upaya mendekatkan pelayanan terutama untuk desa desa yang jaraknya cukup jauh dari puskesmas, sangat diperlukan pembangunan Puskesmas pembantu (Pustu) di kecamatan Sembakung desa pagar untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM, Dan juga diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat mengupayakan ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis khususnya di RSUD Nunukan serta di beberapa Pustu yang membutuhkan. Sehingga tidak menjadi beban pada RSUD Nunukan yang hingga saat ini masih kekurangan obat-obatan dan harus menanggung utang sebesar RP. 1,5 Miliar terhadap rekanan (Vendor) pada setiap bulannya,” Jelasnya.

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengusulkan pengadaan CPNS pada tahun 2024. Fraksi PPN mengharapkan kepada pemerintah daerah agar di tahun anggaran 2024, pembangunan harus menggunakan sistem terbalik dimana pembangunan dimulai dari desa ke kota dengan meletakkan dua prasyarat penting yakni pembangunan ekonomi desa dan infrastruktur sehingga membuat semua wilayah termasuk desa menuju kota dan antar desa dapat terkoneksi dengan demikian, desa menjadi titik tumpu pembangunan di kabupaten Nunukan.

Pandangan umum Fraksi Gerakan Karya Pembangunan disampaikan, Hj. Nursan, Pemerintah Kabupaten Nunukan agar dalam menggunakan kebijakan anggaran belanja yang tepat sasaran agar pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Nunukan dapat terwujud sesuai dengan program berbasis kebutuhan. Sesuai dengan hasil penjaringan aspirasi atau reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD terdapat aspirasi yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.

” Pendidikan merupakan sebuah proses untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual namun juga mampu mengembangkan spiritualnya. DPRD dan Pemerintah Daerah selalu mengupayakan peningkatan kualitas Pendidikan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan seperti perbaikan gedung sekolah, ruang kelas, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Namun ada beberapa sekolah yang masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana nya seperti Pembangunan Pagar Sekolah SDN 004 Nunukan dimana sekolah tersebut belum memiliki pagar di bagian belakang RKB,”Kata Hj Nursan.

Selanjut Hj Nursan, akses jalan menuju SMAN 2 Nunukan Selatan juga perlu ditingkatkan karena akses jalan tersebut masih berupa tanah merah yang rawan kecelakaan jika musim hujan. Pada Bidang kesehatan Kabupaten Nunukan memiliki 18 Puskesmas yang menyebar di seluruh Kabupaten Nunukan, kami menemukan adanya permasalahan yang dialami mayoritas Puskesmas.

“Adapun permasalahan tersebut antara lain yaitu perlu adanya peningkatan jumlah tenaga medis di setiap puskesmas, seperti dokter, perawat, dan bidan agar masyarakat setempat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Akses jalan menuju puskesmas masih banyak yang perlu adanya peningkatan, Kurangnya Daya Listrik serta Tidak adanya Genset yang memadai untuk menunjang kelistrikan jika terjadi pemadaman listrik, Belum adanya pengelolaan limbah medis secara mandiri dimana pengelolaan limbah medis di Kabupaten Nunukan masih dikelola oleh Pihak Ketiga dan membutuhkan biaya yang besar. Hal ini tidak hanya terjadi di Puskesmas namun juga terjadi di RSUD Nunukan. Diharapkan ke depannya pengelolaan limbah medis ini, bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH),”

Fraksi GKP meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menambah armada mobil jenazah yang bisa ditempatkan di setiap Puskesmas, karena dengan armada yang tersedia sekarang masih kurang menunjang pelayanan kepada Masyarakat yang membutuhkan. Perlu adanya peningkatan besaran Dana Insentif bagi Kader Posyandu yang hanya sebesar Rp 100.000,- per bulan, nilai tersebut sangat kurang apalagi dengan kondisi yang sudah beberapa tahun ini tidak pernah kader mendapatkan insentif.

” Kader posyandu merupakan penggerak utama dalam pelaksanaan kegiatan posyandu. Kader posyandu memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan kasus stunting, mereka adalah sebagai pelayan kesehatan, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan, penggerak dan pemberdaya masyarakat, dan pemantauan kesehatan masyarakat. Pemerintah semestinya meningkatkan pendanaan bagi pelaksanaan kesehatan melalui kegiatan posyandu. Pendanaan yang memadai dapat dialokasikan dengan berbagai macam peralatan, pemberian makanan tambahan dan insentif kader,”tutup Hj Nursan. (ADV)