DPRD Nunukan Soroti Jalan Rusak di Krayan, Pemkab Siapkan Penanganan Lima Titik
KRAYAN – DPRD Kabupaten Nunukan turut menyoroti kondisi infrastruktur jalan di wilayah Krayan yang mengalami kerusakan. Bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan, DPRD turun langsung melihat kondisi jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat perbatasan, Sabtu (15/8/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antoni, mengapresiasi langkah Bupati Nunukan yang bersama rombongan meninjau langsung sejumlah titik kerusakan jalan di Krayan.
Menurut Rian, kunjungan lapangan tersebut penting untuk memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dilihat secara langsung dan segera mendapatkan penanganan.
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang mau dan rela, dengan hati yang tulus, datang melihat titik jalan rusak yang viral beberapa waktu ini. Ini merupakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat kita,” ungkap Rian.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan juga melihat kondisi sebuah gereja yang terdampak angin kencang. Perjalanan kemudian dilanjutkan menyusuri Jalan Lingkar Lembudud, Krayan Barat, menuju Long Layu, Krayan Selatan.
Kerusakan jalan tersebut dinilai cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi jalan yang berlumpur bahkan sempat menyebabkan akses warga terputus.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Nunukan memastikan pemerintah daerah akan melakukan penanganan sementara pada lima titik jalan yang mengalami kerusakan.
“Ada lima titik yang akan kita perbaiki sementara oleh pemerintah daerah, yaitu perbaikan badan jalan. Kemudian kita membuat parit umum. Ini kemarin semua lumpur sehingga masyarakat kita terputus aksesnya,” ujar Bupati Nunukan.
Penanganan sementara tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu. Pemkab Nunukan juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar persoalan jalan di Krayan dapat ditangani secara lebih menyeluruh.
Rian berharap pemerintah provinsi ikut turun langsung melihat kondisi infrastruktur di Krayan Raya. Ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Nunukan yang telah menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui BPBD untuk melakukan intervensi awal.
“Kami berharap pemerintah provinsi bisa juga melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Krayan. Pemerintah kabupaten sudah menganggarkan dana BTT melalui BPBD untuk mengintervensi kondisi ini,” katanya.
Menurut Rian, penanganan yang dilakukan pemerintah kabupaten diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.
“Kita juga berharap apa yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten ini bisa menggugah pemerintah provinsi dan bahkan pemerintah pusat untuk lebih peduli kepada warga di perbatasan, khususnya daerah Krayan Raya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Adat Desa Long Tugul, Yakup Galung, berharap berbagai keluhan masyarakat terkait infrastruktur dapat segera mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.
“Harapan kami, keluhan masyarakat dapat segera diperhatikan dan dikerjakan, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari hasil pembangunan,” ungkapnya.
DPRD Kabupaten Nunukan menilai perbaikan infrastruktur di Krayan merupakan kebutuhan mendesak. Jalan yang layak tidak hanya berkaitan dengan kelancaran transportasi, tetapi juga menyangkut akses pendidikan, kesehatan, perekonomian, pelayanan publik, serta hubungan antarwilayah.
Peninjauan bersama tersebut menjadi bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam melihat langsung persoalan masyarakat di wilayah perbatasan.
Dengan rencana penanganan lima titik secara sementara serta koordinasi untuk penanganan 13 titik ruas jalan, masyarakat Krayan diharapkan dapat kembali memperoleh akses yang lebih aman dan lancar. (*)
