DPRD Usul Bentuk Satgas Pengawas BBM Subsidi Dan Gas LPG 3 Kg di Nunukan
NUNUKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan mengusulkan pembentukan Satgas BBM Subsidi dan gas LPG 3 Kg dalam mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Nunukan.
DPRD menilai bahwa perintah daerah tidak mempunyai Satuan tugas sehingga distrbusi BBM tidak tepat sasaran.
“ Saya kira kalau hal tersebut memungkinkan, kita bentuk satgas untuk memonitoring distribusi BBM dan Gas LPG 3 kg, kalau perlu libatkan DPRD di dalamnya,” kata Welson menyimpulkan pendapat anggota DPRD Nunukan. Selasa (13/9) di Kantor DPRD Nunukan.
Menurutnya Organisasi Perangkat Daerah perlu memikirkan hal tersebut, karena dengan pengawasan selain mengatasi kelangkaan BBM juga menekan oknum yang diduga memainkan harga di lapangan.
Ketua Komisi II ini menambahkan, meski pada tahun sebelumnya satgas tersebut telah dibentuk, namun pengawasannya tidak maksimal, akibatnya setiap tahun SPBU atau APMS di Nunukan terlihat antrian yang cukup panjang.
Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat, ditambah dengan pergerakan transportasi semakin besar dari luar daerah yang lalai pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.
“ Tidak ada masalah kalau tidak dibatasi yang penting quota BBM Subsidi di Nunukan di tingkatkan, setiap tahunnya kendaraan bertambah seriring bertambahnya jumlah penduduk, namun tidak sebanding dengan besaran stok BBM Nunukan,” kata Andre Pratama.
Politisi Partai Bulan Bintang ini mendesak dan meminta waktu kepada Pemerintah Daerah khususnya bagian ekonomi untuk menjadwalkan pertemuan dengan BPH Migas membahas penambahan quota BBM di Kabupaten Nunukan.
Usulan pemberntuk Satgas BBM Subsidi dan Gas LPG 3 Kg tersebut, berdasarkan aspirasi Aliansi Mahasiswa Nunukan, yang menuntut pemerintah daerah lebih transparan mengawasi pendistribusian kebutuhan vital tersebut.
Selain itu Aliansi mahasiswa juga meminta transparansi forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikomandoi oleh Pemerintah Daerah.
Sebanyak 31 Perusahaan di Kabupaten Nunukan yang merealisasikan anggarannya ke CSR namun tigas diantaranya tidak tercantum dalam data laporan forum CSR, yakni PT Adimitra, PT Inhutani dan PT. Pohon Emas Lestari.
Rapat dengar Pendapat ini di pimpin Ketua Komisi II DPRD Nunukan, dihadiri Kapolres Kabupaten Nunukan, Kepala DKUKMPP, Kabag Ekonomi Pemkab Nunukan dan Aliansi Mahasiswa, RPD tersebut membahas Pengawasan Distribusi BBM Subsidi dan Evaluasi Forum CSR Nunukan.
Sumber : (pubdokdprdnnk)
