Fraksi NasDem DPRD Nunukan Dukung Pemekaran Tiga Desa Baru
Bupati Irwan: Pemekaran Desa Adalah Jalan Pemerataan Pembangunan
NUNUKAN, Mitraperbatasan.com – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Nunukan menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Desa Ujang Fatimah, Desa Binusan Dalam, dan Desa Tembaring. Pandangan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Nunukan yang digelar baru-baru ini.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Firman H. Latif, menilai pemekaran desa bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah strategis untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mempercepat pelayanan publik di wilayah perbatasan.
“Pemekaran harus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan berkeadilan,” ujar juru bicara Fraksi NasDem di hadapan pimpinan sidang dan jajaran eksekutif.
Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya kajian mendalam dalam proses pemekaran agar pelaksanaan pemerintahan di desa baru berjalan optimal. Pemekaran, menurut mereka, harus benar-benar membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Kami ingin kebijakan ini terasa di kebun petani dan di perahu para nelayan. Artinya, hasil pemekaran harus nyata bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, MM menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa pembentukan tiga desa baru merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat pelayanan publik di daerah terpencil.
“Pemekaran desa ini lahir dari aspirasi masyarakat. Pemerintah ingin memastikan pelayanan dan pembangunan menjangkau seluruh warga, termasuk di wilayah perbatasan,” kata Bupati Irwan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Rahma L. menilai dukungan Fraksi NasDem menunjukkan sinergi positif antara legislatif dan eksekutif. Ia berharap pembentukan desa baru benar-benar menjadi sarana pemerataan pembangunan yang menyentuh masyarakat bawah.
“Kami di DPRD siap mengawal agar kebijakan ini berjalan sesuai harapan rakyat dan membawa manfaat nyata bagi semua,” ujar Hj. Rahma.
Sidang paripurna tersebut menjadi salah satu momentum penting kolaborasi DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemekaran desa yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat kecil. (Anto Leo)
